Mata Pencaharian Menurut Buddhisme

MATA PENCAHARIAN MENURUT BUDDHISME

Seiring dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia pun bertambah kompleks. Begitu pula dengan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Salah satu bentuk kegiatan manusia yang paling mendasar dan sangat penting adalah masalah penghidupan. Ketika kita menyinggung tentang penghidupan manusia, maka pembahasannya tidak akan lengkap jikalau kita tidak mengupas segala hal yang berkaitan dengan mata pencaharian.

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai “mata pencaharian yang sesuai dengan ‘kebenaran’ universal”, perlu dipahami dulu definisi yang jelas mengenai mata pencaharian itu sendiri. Mata pencaharian, seperti yang didefinisikan di sini, adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sang Buddha menyatakan bahwa ada lima macam micchâvanijja¹ yang perlu dihindari oleh umat Buddha², yaitu:

1.    Memperdagangkan barang-barang yang dipergunakan untuk membunuh makhluk-makhluk hidup, atau dengan kata lain senjata-senjata.

2.    Memperdagangkan manusia (perdagangan budak).

3.    Memperdagangkan binatang-binatang yang akan disembelih untuk makanan.

4.    Memperdagangkan minuman-minuman keras yang memabukkan.

5.    Memperdagangkan racun.

(Anguttara Nikâya III, 208)

Jelas terlihat bahwa kelima macam perdagangan yang dilarang tersebut sesuai dan sejalan dengan aturan Pancasila³ Buddhis terutama sila pertama, yaitu menahan diri dari membunuh atau menyiksa makhluk hidup. Lalu timbul pertanyaan, “Sejauh mana mata pencaharian yang benar-benar sejalan dan sesuai dengan ajaran ‘kebenaran’ dari Sang Buddha?”

Berikut ini akan dibahas beberapa mata pencaharian yang masih membingungkan sebagian dari kita. Hal itu dikarenakan mata pencaharian tersebut tidak secara langsung disinggung oleh Sang Buddha seperti disebutkan dalam Anguttara Nikâya III, 208. Mungkin saja pada waktu itu, pekerjaan seperti itu belum ada. Mata pencaharian yang akan dibahas antara lain: nelayan, pengacara, tentara, dan pekerja seks.

Untuk menjawab masalah-masalah seperti ini, kita perlu meninjau dari beberapa sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang kita terhadap suatu masalah, jelas pola pandang kita akan semakin netral dan objektif. Lain halnya jika kita hanya memandang suatu masalah dari satu sisi saja — kita akan cenderung subjektif. Untuk itu dalam menghadapi segala sesuatu, akan lebih bijaksana jika kita memandang dari berbagai sisi.

Kasus 1 : Nelayan

Mata pencaharian ini mengondisikan seseorang untuk membunuh. Seperti yang dinyatakan dalam Anguttara Nikâya III, 208 bahwasannya perdagangan makhluk hidup untuk dibunuh hendaknya dihindari. Jika kita meninjau sila⁴, maka terlihat bahwa pekerjaan sebagai nelayan telah melanggar sila pertama⁵ Pancasila Buddhis.

Pembunuhan adalah perbuatan salah⁶.

Ketika seorang nelayan pergi melaut untuk menangkap ikan, memang ia telah membunuh ikan. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah motivasi apa yang mendorongnya untuk melakukan pembunuhan tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa para nelayan menangkap ikan untuk menghidupi dirinya atau mungkin keluarganya, bahkan mungkin saudara-saudaranya. Yang jelas mungkin saja akan banyak yang menderita —keluarga dan saudarasaudaranya— jika ia berhenti dari mata pencahariannya itu. Motivasi ter sebut akan membentuk benih-benih kamma⁷ yang akan menghasilkan akibat⁸ yang pasti diterima.

Hukum kamma atau hukum sebab akibat menyatakan bahwa seseorang pasti akan menerima akibat dari segala tindakan yang dilakukannya, baik atau buruk. Jadi ketika seseorang berbuat baik, ia akan menerima akibat yang baik pula. Begitu juga ketika seseorang berbuat buruk, ia pasti akan menerima akibat yang buruk.

Pada akhirnya pekerjaan sebagai seorang nelayan tergantung motivasi si nelayan. Semakin kecil niat membunuhnya, semakin kecil pula buah kamma buruk yang akan dipetiknya, dan kamma baik yang diperbuat oleh seorang nelayan juga akan membuatnya menerima akibat yang baik. Alangkah bagusnya jika para nelayan beralih ke profesi yang menghindari merugikan makhluk lain atau minimal lebih banyak berbuat baik sehingga berakibat kehidupan yang baik di masa mendatang.

Kasus 2 : Pengacara

Profesi yang satu ini dapat digolongkan ke mata pencaharian kelompok jasa, layaknya guru, perawat atau pun dokter. Pekerjaan sebagai seorang guru, perawat, atau dokter, memerlukan pengabdian yang benar-benar tulus, begitu pula dengan profesi pengacara ini.

Lalu timbul pertanyaan, apakah pekerjaan sebagai seorang pengacara adalah benar? Atau mungkin salah? Bukankah pekerjaan sebagai seorang pengacara—entah itu kliennya bersalah atau tidak— mengharuskan ia membela kliennya? Bagaimana jika kliennya jelas-jelas bersalah? Ya, tetap harus dibela.

Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dengan jelas sebenarnya untuk apa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pengacara? Pekerjaan seorang pengacara adalah membela dan itu memang kewajibannya. Mungkin latar belakang lahirnya profesi ini adalah kesadaran perlunya perlindungan hukum terhadap kebebasan manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Tiap manusia memiliki hak untuk bebas, tentunya kebebasan yang bertanggung jawab. Dasar itulah yang melahirkan adanya ‘pengacara’.

Dengan latar belakang seperti itu, profesi seorang pengacara adalah sah-sah saja dan netral⁹ tentunya. Mungkin saja ada argumen yang menolak dan mengatakan bahwa pekerjaan seorang pengacara adalah salah ketika ia membela kliennya yang seorang “penjahat”. Tentunya dengan pendapat yang bagus kita bisa menolak argumen tersebut dengan mengatakan bahwa bukankah sekejam-kejamnya orang, orang tersebut masih bisa berubah? Atau dengan argumen bahwa bukankah bagus membela orang dengan belas kasih tentunya?

Ya! Kedua argumen tersebut sebenarnya tidak ada yang salah. Memang profesi sebagai pengacara sah-sah saja, semua kembali lagi kepada tiap individunya masingmasing, apakah motivasi dia sebagai seorang pengacara baik atau buruk, dan akibat yang diterimanya juga akan sesuai dengan niatnya.

Kasus 3 : Tentara

Pekerjaan sebagai tentara mewajibkan dirinya harus bertindak sesuai profesinya, seperti pada kasus nelayan yang berhubungan langsung dengan kehidupan makhluk hidup dan juga sama seperti kasus pengacara. Seperti yang telah dijelaskan dan sesuai dengan sabda Sang Buddha bahwa mata pencaharian yang mengakibatkan penderitaan atau terbunuhnya makhluk hidup jelas adalah penghidupan salah10. Kasus tentara ini ada sedikit perbedaan dengan kasus nelayan. Pada kasus nelayan, hewan-lah yang menderita, sedangkan pada kasus tentara, manusia yang menjadi korbannya.

Dalam peperangan, seorang tentara harus melawan dan membunuh musuhnya. Keadaan seperti itu memang sangat sulit dihindari, bahkan mungkin tidak bisa dihindari karena memang kewajiban tentara adalah membela negaranya. Keadaan sulit ini sama dengan kasus pengacara yang tidak bisa menolak.

Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah motivasi apa yang mendasari tindakan membunuh saat berperang. Jika niat membunuh disertai kebencian, maka ia pasti akan menerima akibat buruk. Lain halnya bila ia ‘terpaksa’ membunuh untuk melindungi diri dan tidak disertai kebencian yang besar. Membunuh dalam keadaan apa pun termasuk terpaksa atau demi keselamatan banyak orang, tetap akan membuahkan akibat yang buruk dan juga dari keinginannya untuk menyelamatkan banyak orang akan membuahkan kamma baik. Tentu saja kamma buruk¹¹ yang diperbuatnya tidak begitu besar karena dilakukan dengan terpaksa. Namun jangan dengan dalih terpaksa seseorang boleh bertindak kejam seperti itu.

Itulah kenapa Sang Buddha memasukkan aturan untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup di urutan pertama, karena bertentangan dengan kebebasan setiap orang maupun makhluk hidup yang ingin hidup bahagia dan tentu saja mereka tidak ingin menderita.

Jelas kita jangan membuat orang atau makhluk hidup lain menderita karena kita sendiri tidak ingin menderita. Dan hal itu tentu saja membunuh ‘jiwa’ metta-karuna¹² seseorang, sehingga hidupnya akan berada dalam perasaan ‘tersiksa’.

Kasus 4 : Pekerja seks

Seks merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keturunan manusia tetap ada sampai saat ini dikarenakan seks. Bagi seorang bhikkhu/bhiksu, hubungan seksual tidak boleh dilakukan dan melanggar vinaya, serta merupakan salah satu dari empat parajika¹³. Tetapi untuk umat awam biasa, seks tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk menghindari perilaku seksual yang salah seperti dalam Pancasila Buddhis, sila ketiga.

Perilaku seksual yang salah adalah melakukan hubungan seksual dengan tipu muslihat, pemerasan, atau paksaan kepada seseorang¹⁴. Jadi artinya adalah ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan tidak rela, maka telah terjadi pelanggaran sila. Bila dilakukan atas dasar ‘sama-sama mau’, maka tidak termasuk perbuatan asusila.

Untuk kasus pekerja seks—baik itu pria maupun wanita, ia melakukan itu dengan sukarela dan tidak ada paksaan. Begitu pula bagi pihak ‘pembeli’, ia mau dengan sukarela melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks. Karena kedua belahpihak melakukan hubungan seksual atas dasar ‘sama-sama suka’, maka perbuatan si pekerja seks tidak termasuk pelanggaran sila ketiga. Profesi yang dilakukan pekerja seks memang tidak melanggar sila, namun disarankan tidak dijalankan, karena pekerja seks mengondisikan seseorang melanggar sila atau menambah keserakahan seseorang akan kepuasan diri.

Dari keempat contoh mata pencaharian yang telah dibahas, hendaknya dipahami bahwa dalam menekuni sebuah pekerjaan yang perlu diperhatikan adalah motivasi yang mendasari seseorang bertindak dalam pekerjaannya. Bila didasarkan atas keinginankeinginan buruk, maka ia pasti akan menerima akibat yang buruk juga. Begitu pula jika pekerjaan itu dilakukan dengan motivasi yang baik, maka buah kamma yang diperolehnya juga akan baik. (WillyandiWijaya)

Catatan kaki :

¹ Artinya adalah perdagangan yang keliru, seperti yang tertulis dalam buku Dhamma Vibhâga—Penggolongan Dhamma, terbitan Vidyâsenâ Vihara Vidyâloka hal.43

² Upasaka (pria) dan Upasika (wanita), sebutan untuk umat Buddha biasa yang menjalankan lima aturan buddhis atau Pancasila Buddhis.

³ Panca artinya lima, dan sila artinya aturan, perbuatan. Jadi pancasila artinya lima aturan/perbuatan.

⁴ Sila berarti aturan.

⁵ Sila pertama dalam pancasila buddhis adalah berusaha untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Pembunuhan makhluk hidup di sini artinya bukan hanya membunuh makhluk hidup, namun juga termasuk menyiksa tubuh atau badan yang mengandung kehidupan.

⁶ Membunuh adalah perbuatan salah (micchâ-kammanta). Perbuatan salah bersumber dari pandangan salah.

Pandangan salah berarti semua pandangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemoralan, tetapi pada khususnya pandangan salah menunjukkan arti pada pandangan-pandangan keliru yang ekstrim; Dhamma Vibhâga—Penggolongan Dhamma, terbitan Vidyâsenâ Vihara Vidyâloka hal.203.

⁷ Atau karma, artinya adalah perbuatan, tindakan. Pemahaman lebih lanjut mengartikan kamma/karma adalah cetana(kehendak).

⁸ Akibat karma/kamma pasti diterima. Karena hukum karma/kamma sejalan dengan hukum Paticca Samuppada(hukum sebab akibat).

⁹ Artinya bisa baik atau buruk.

¹⁰ Penghidupan salah ( micchâ-âjîva ) berarti cara-cara salah dalam menjalankan pekerjaannya. Caracara salah berarti dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan yang salah seperti yang tertulis dalam Anguttaranikâya dasakanipaâta 24/226; Dhamma Vibhâga—Penggolongan Dhamma, terbitanVidyâsenâ Vihara Vidyâloka hal.203.

¹¹ Akusala kamma (pali). Karma(sansekerta) atau kamma (Pali) berarti perbuatan/tindakan.

¹² Metta adalah cinta kasih, dan karuna adalah belas kasih.

¹³ Peraturan yang berat yang jika dilanggar akan dikeluarkan dari Sangha (kumpulan bhikkhu/bhiksu)

¹⁴ Good Question Good Answer hal.45, terjemahan, terbitan Karaniya

Sumber :

eka - citta no. XXVI/Mei/2006.